ABC NEWS – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran hingga Rp 306,9 triliun di APBN dan APBD 2025 merupakan bentuk kebijakan realokasi anggaran.
Hal itu diutarakan pengamat kebijakan publik Ahmad Alamsyah Saragih, Minggu (9/2). Kata dia, “Prabowo hendak mengutamakan pembiayaan beberapa program yang telah dijanjikannya.”
Alamsyah juga bilang, “Kenapa itu harus dilakukan? Karena memang APBN kita sudah terbatas. Tahun ini utang jatuh tempo tinggi, sehingga kemungkinan akan dilakukan roll over.”
Dia melanjutkan, “Utang itu mungkin tenornya panjang, terutama dengan bank sentral, tapi bunga harus dibayar.”
Alamsyah lalu menerangkan bahwa jika ingin menambah utang lagi, kapasitas fiskal nasional di bawah kepemimpinan Prabowo saat ini sudah semakin menipis.
“Penerimaan pajak domestik pun tidak terlalu tumbuh dengan baik dari tahun ke tahun,” jelas dia.
Menurut Alamsyah, belanja-belanja pemerintah harus ditinjau ulang satu per satu. Namun, lanjut dia, tidak bisa dipungkiri juga bahwa anggaran pemerintah masih sangat bergantung pada perkembangan ekonomi global.
Dia juga mencontohkan subsidi energi yang sudah cukup besar sekali dan nilainya sudah mencapai Rp 400 triliun.
Komentar Alamsyah, “Kalau nanti naik harganya, anggaran pasti akan semakin tertekan, sehingga kalau mau otak-atik dari subsidi rasanya agak kecil kemungkinan bisa direalokasi.”
Penjelasan Alamsyah, hal itu berdampak dengan tim yang menyusun anggaran (budget) harus memutar otak dan melakukan kebijakan realokasi budget itu.
Alamsyah juga menyinggung soal program makan bergizi gratis (MBG) yang baru memiliki anggaran sebesar Rp 70 triliun, sementara kebutuhan penambahan dananya mencapai Rp 100 triliun.
Ungkap Alamsyah, “Harga seporsi MBG saja dipatok dari Rp 20 ribu diturunkan menjadi Rp 10 ribu saja.”
Alamsyah kemlai berkata, “Maka dipilihlah keputusan yang dianggap tidak enak, yaitu salah satunya dengan memangkas beberapa pos-pos di Kementerian.”
Dugaan Alamsyah, realokasi anggaran tersebut pertama untuk penambahan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 100 triliun. Kedua, mendorong pembiayaan UMKM agar bisa terlibat dalam program MBG, termasuk untuk rantai pasoknya.
Ketiga, Prabowo juga sangat konsen terhadap pangan, sehingga untuk menggenjot produktivitasnya dibutuhkan subsidi pupuk, perbaikan irigasi dan lain sebagainya.
(Red)
