ABC NEWS – Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melakukan evaluasi secara total PT Pertamina (Persero), usai terbongkarnya korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada subholding PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 oleh Kejaksaan Agung.
Ironi, sejumlah subholding Pertamina, yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional seperti melakukan korupsi secara kolektif.
Ini terlihat dari dijadikannya tersangka hingga ditahan sejumlah direksi di tiga perusahaan perusahaan tersebut hingga satu level di bawah direksi (BOD-1).
Menteri BUMN Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3), bilang, “Kami akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kami lakukan ke depannya ke Pertamina.”
Erick berkata, “Banyak juga yang bicara peran SKK Migas, menteri ESDM, menteri BUMN, dan juga lain-lain. Ini yang kami konsolidasikan.”
Komentar Erick, “Kami harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi.”
Menurut penjelasan Erick, ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana untuk bersama-sama berencana melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina.
Kata dia, “Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Kami sama-sama petakan mana yang kami bisa lebih efisiensikan.”
Lanjut Erick, “Ini ada holding, ada subholding seperti apa kami review. Apakah ini mungkin ada satu atau dua perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan.”
Dia lanjutkan, “Kamireview, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi.”
Di satu sisi, imbuh Erick, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.
Ditanya soal isu BBM oplosan, Erick mengaku sudah membicarakan isu tersebut dengan Jaksa Agung ST Burhanudin. Namun ia tidak menegaskan apakah memang terjadi oplosan pada produk BBM atau tidak.
(Red)
