ABC NEWS – Mantan anggota parlemen Inas Nasrullah Zubir menyayangkan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terkesan menyudutkan PT Pertamina (Persero).
Inas yang merupakan mantan anggota Komisi VII DPR dan mantan wakil ketua Komisi VI DPR ini menilai, pernyataan Ahok yang ingin mengaudit proyek-proyek kilang Pertamina saat menjabat sebagai komisaris utama (komut) hanya wacana dan tanpa tindak lanjut yang konkret.
Kata Inas kepada redaksi ABCNEWS.co.id, Sabtu (1/3) malam, “Ahok itu mantan komut Pertamina, Tapi sepertinya Ahok mungkin belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawabnya, sebagai Komisaris Utama.”
Inas bilang, “Saat menjabat, Ahok itu punya kesempatan untuk merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit di Pertamina, yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap Pertamina, termasuk anak perusahaan dan subholding di bawahnya.”
Inas lalu komentar, “Ahok dengan posisi tersebut seharusnya ia dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di seluruh tingkat organisasi.”
Inas kemudian melanjutkan, “Kewenangan tersebut memberikan peluang bagi Ahok untuk tidak hanya sekedar keinginan, tetapi juga untuk mewujudkannya melalui tindakan nyata dalam melakukan pengawasan dan evaluasi yang diperlukan.”
Menurut Inas, seandainya Ahok memahami sepenuhnya tanggung jawab dan wewenangnya sebagai komut, maka ia tidak perlu banyak omon-omon.
“Sebaiknya Ahok langsung melaksanakan tugas yang diembannya secara fokus, sehingga langkah yang diambil akan lebih jelas dan terarah,” ujar Inas.
Inas menegaskan, “Semestinya kasus manipulasi yang terjadi di Patra Niaga yang sedang viral sekarang ini, dapat dihindari, karena terjadi pada saat dia menjabat sebagai komut.”
Inas lalu menyarankan, sebagai komut dan mantan komut, Ahok seharusnya tidak perlu mendiskreditkan Pertamina di hadapan publik, terutama mengingat gaji besar yang pernah ia terima dari Pertamina.
Padahal selama masa jabatannya, lanjut Inas, Ahok memiliki kesempatan untuk melakukan pembenahan internal di Pertamina, seperti yang sering ia gembar-gemborkan.
“Kenyataannya, ia tampaknya tidak mengambil tindakan nyata dan hanya terlibat dalam rapat-rapat tanpa menghasilkan solusi konkret,” kata Inas.
Lanjut Inas, “Tindakan ini bukan hanya merugikan citra Pertamina, tetapi juga menunjukkan kurangnya komitmen untuk menciptakan perubahan yang diharapkan.”
Inas kembali berkomentar bahwa jika Ahok memiliki data dan fakta yang jelas mengenai adanya penyimpangan, langkah yang tepat adalah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan kepada media.
“Pendekatan ini akan lebih konstruktif dan dapat membantu menjaga integritas serta reputasi perusahaan. Dengan demikian, upaya perbaikan yang dilakukan akan lebih efektif dan berdampak positif bagi Pertamina dan masyarakat luas,” tutup Inas.
(Red)
