ABC NEWS – Hingga akhir Maret ini realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) menurut Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyentuh angka Rp 1 triliun.
Hal itu dikatakan Kepala BGN Danan Hindayana di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (22/3).
Kata Danan, “Angka tersebut naik dari realisasi yang dilaporkan Kementerian Keuangan per 12 Maret 2025 sebesar Rp 710,5 miliar.k
Danan bilang, “Anggaran hampir Rp 1 triliun tersebut telah dimanfaatkan untuk menyalurkan MBG bagi 2,2 juta penerima manfaat.”
Penjelasan Danan, kenaikan realisasi anggaran MBG dipengaruhi penyesuaian administrasi yang dilakukan.
Kemudian, imbuh dia, banyak mitra BGN yang belum melakukan reimburse dan pada akhir bulan ini dana tersebut telah cair.
Menurut Danan, ke depan, proses reimburse akan menjadi lebih mudah, sebab mulai pekan depan BGN tidak melayani penerima manfaat untuk sementara waktu akibat sekolah libur Idulfitri, dan hanya melayani Ibu hamil, lansia, dan anak balita.
Komentar Danan, “Kami akan memperbaiki aspek administrasi, sehingga setelah libur Idulftri para mitra kami akan menerima uang muka terlebih dahulu untuk menjalankan MBG, dan tidak lagi dengan mekanisme reimburse.”
Prediksi Danan, mulai bulan depan realisasi anggaran MBG mencapai Rp 1 triliun per bulannya. Lalu, meningkat menjadi Rp 2 triliun per bulai mulai Mei mendatang dan akhirnya menjadi Rp 5 triliun per bulan pada September 2025.
Di satu sisi, sebelumnya Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran belanja untuk program MBG per 12 Maret 2025 tercatat baru Rp 710,5 miliar.
Angka ini hanya mencakup satu persen dari total anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, dan hanya 0,41 persen dari total anggaran yang disiapkan bertambah menjadi Rp 171 triliun.
Perlu diketahui, dalam APBN 2025, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program MBG degan target penerima sebanyak 17,9 juta orang.
Angka ini terdiri dari 15,5 juta siswa-siswa sekolah, dan 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Tahun ini pemerintah mentargetkan agar penerima manfaat bisa dimaksimalkan menjadi 82,9 juta penerima manfaat.
Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 100 triliun, sehingga akumulasi total menjadi Rp 171 triliun.
(Red)
