ABC NEWS – Sejumlah pihak, termasuk dari kalangan pejabat, melakukan lobi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memaafkan kasus pengamat yang terkait proyek fiktif di Kementerian Pertanian (Kementan) yang merugikan keuangan negara hingga Rp 5 miliar.
Amran di Jakarta, Kamis (17/4), ungkapkan, “Banyak yang melobi. Banyak yang melobi. Pejabat ada yang melobi saya. Mengatakan ‘tolong dimaafkan’. Nggak. Aku membela rakyat kecil.”
Penjelasan Amran, ada seorang pengamat di bidang pertanian yang diduga menyebar opini tanpa dasar dan terlibat proyek fiktif telag merugikan negara hingga Rp 5 miliar.
Keterangan dia, penolakan terhadap permintaan tersebut karena menurutnya kasus itu menyangkut kepentingan rakyat, bukan hanya urusan pribadi yang bisa diselesaikan melalui pengampunan tanpa pertanggungjawaban.
Amran berkomentar, “Dan ada yang melobi saya untuk dimaafkan. Nggak, Itu atas nama rakyat. Bukan atas nama menteri. Nggak. Saya katakan nggak.”
Dia menambahkan, dirinya menerima banyak tekanan agar bersikap lunak, namun memilih tetap berpihak pada kepentingan petani dan masyarakat kecil yang dirugikan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab dalam proyek fiktif tersebut.
Penegasan Amran, tindakan menolak upaya lobi itu merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat dan sebagai tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan pelaku penyimpangan bebas dari konsekuensi hukum.
Amran pun menyatakan kesiapan menerima segala risiko dari penolakan terhadap lobi tersebut, karena baginya yang diperjuangkan adalah keadilan bagi petani dan kepentingan bangsa secara keseluruhan.
Kata dia, “Kalau memang harus ada risikonya, aku yang terima. Tapi kami sudah siap segala sesuatu risikonya demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia.”
Amran mengungkapkan, pengamat yang dimaksud bukanlah sosok asing di lingkungan kementeriannya. Namun ia enggan menyebutkan inisial serta tahun pelaksanaan proyek dari pengamat itu.
Dia hanya menyebut bahwa pengamat tersebut merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian.
Namun, berdasarkan hasil audit internal, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.
Amran berkata, “Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak.”
Dia melanjutkan, “Setelah saya menjabat kembali, tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi. Karena itulah, dia mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar.”
Menurut Amran, Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap kritik yang membangun dan berbasis data.
Kritik yang konstruktif, imbuh dia, justru diperlukan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan sektor pertanian.
Dia menegaskan, integritas di lingkungan Kementerian Pertanian adalah harga mati.
Lantang dia bicara, “Siapapun yang terbukti merugikan negara, baik pengamat, mitra kerja, maupun pegawai internal Kementan, akan ditindak tegas.”
Amran melanjutkan, “Ini adalah musuh negara. Jangan karena dia pengamat lalu merasa tak bisa disentuh hukum. Tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pengamat bahkan pegawai Kementerian Pertanian sendiri.”
“Kami tidak akan membiarkan koruptor berkeliaran di Kementerian Pertanian , dalam bentuk dan simbol apapun,” ujar dia.
(Red)
