ABC NEWS – Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini masih terus melanjutkan proses penyidikan kasus korupsi minyak dan BBM di subholding PT Pertamina periode 2018-2023.
Sebanyak sembilan orang telah dijadikan tersangka dan langsung ditahan oleh Kejagung. Bahkan, Kejagung kembali memanggil sejumlah orang untuk diminta keterangannya.
Namun, hingga saat ini belum ada keterangan yang mengarah mengarah kepada keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya Garibaldi ‘Boy’ Thohir di kasus tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Jakarta, Rabu (5/3).
Kata dia, “Belum ada. Ini masih proses penyidikan masih berjalan.”.
Penjelasan Febrie, proses penyidikan kasus ini berjalan sesuai jalur. Penyidik, lanjut dia, akan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Terkait adanya informasi mengenai keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir, imbuh Febrie, sepenuhnya akan diserahkan kepada penyidik.
Febrie bilang, “Ya ini kan semua proses hukum kan sudah ada relnya. Apa yang kita buktikan, perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan.”
Lanjut dia, “Kalau tidak dalam lingkup itu tentunya juga penyidik tidak akan periksa.”
Senada dengan Febrie, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berkomentar hampir sama.
Harli menegaskan bahwa tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik seperti informasi yang beredar di media sosial.
Harli pun membantah dokumen yang viral di media sosial sebagai bagian dari proses hukum di Kejagung.
Dia mengklaim, seluruh penggeledahan dan penyitaan telah melalui proses yang rahasia dan sesuai standar operasional prosedur di Kejagung.
Harli juga memastikan tidak ada jaksa di lembaganya yang membocorkan atau menyebarkan secara luas hasil sitaan, barang bukti, dokumen-dokumen, hingga alat elektronik yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
Tegas dia, “Dapat kami sampaikan bahwa apa yang beredar di publik atau media sosial tidak benar. Jadi saya kira narasi yang tidak benar.”
Terpisah, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong, adanya pertanggungjawaban dari Erick Thohir sebagai menteri BUMN dalam kasus yang merugikan negara mencapai Rp 193,7 triliun tersebut.
Asep berkata, Rabu (5/3), “Soal apakah hal itu akhirnya melibatkan Kementerian BUMN atau tidak, kita serahkan sepenuhnya hal tersebut di ranah pro justisia oleh Kejagung.”
Menurut Asep, Kejagung harus menuntaskan kasus korupsi di Pertamina hingga ke akar-akarnya, karena merugikan negara hingga masyarakat luas. I
Ucap dia, “Kejahatan korupsi di Pertamina merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.”
Asep berujar, “Ini modus operandi kejahatan luar biasa yang dilakukan para pejabat Pertamina. Membobol subsidi dan menipu rakyat.”
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyayangkan pernyataan dari Kejagung yang menyebut tidak ada keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir di kasus tersebut.
Yusri secara lantang bicara, “Pernyataan itu terlalu prematur dan aneh serta merusak akal sehat publik.”
Yusri menambahkan, “Dampak dari pernyataan pihak Kejagung itu bahkan muncul banyak komentar di grup-grup Whatsapp terkesan sikap Kejagung seolah-olah bertindak seperti pengacara calon tersangka.”
Dia melanjutkan. “Masih banyak saksi-saksi penting yang sampai saat ini belum diperiksa oleh penyidik Kejagung, sehingga terlalu pagi jika Kejagung menyimpulkannya.”
Penjelasan Yusri, setidaknya ada tiga saksi penting yang harus didengarkan terlebih dahulu kesaksiannya, dengan asumsi bahwa kesembilan tersangka yang sudah ditetapkan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tidak memberikan keterangan yang signifikan dan tidak ditemukan bukti atau petunjuk lain dari perangkat elektronik yang sudah disita penyidik mengarah kepada Erick Thohir dan Boy Thohir.
“Seharusnya Tim Pidsus segera mengundang mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati serta Mister James untuk didengar keterangannya,” ungkap Yusri.
“Kami sangat yakin Ahok bisa membuka kotak pandora mulai proses promosi dan penempatan orang-orang di jabatan strategis di holding dan subholding Pertamina yang terkait dengan proses bisnis impor minyak mentah, BBM dan LPG serta lainnya,” lanjut dia.
(Red)
