ABC NEWS – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Inpres itu dikeluarkan dan diteken Prabowo pada 27 Maret lalu.
Tujuan adanya inpres itu untuk menetapkan langkah strategis, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukam optimalisasi pembentukan koperasi desa.
Berdasarkan salinan yang diperoleh ABCNEWS.co.id, dikutip Kamis (10/4), ada 13 menteri yang disebut memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan program koperasi desa tersebut.
Selain itu ada pula kepala Badan Pangan Nasional, kepala Badan Gizi Nasional, kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para gubernur, dan para bupati/ wali kota.
Terkait tugas menteri Koperasi ada tujuh tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya.
Pertama, menyusun bisnis model koperasi desa/Kelurahan merah putih, meliputi skema hubungan kelembagaan antar koperasi desa/Kelurahan merah putih dengan pemerintah desa/kelurahan dan lembaga ekonomi lainnya yang telah ada di desa/kelurahan.
Kedua, menyusun modul pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan merah putih bersama kementerian/lembaga terkait.
Ketiga, meninventarisir koperasi yang ada di desa/kelurahan. Keempat, memberikan fasilitas pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha koperasi desa/Kelurahan merah putih.
Kelima, memberikan penguatan manajemen perkoperasian yang berbasis digital kepada koperasi di desa/kelurahan untuk mengoptimalkan manajemen dan tata kelola layanan kepada anggota koperasi menjadi koperasi desa/Kelurahan merah putih.
Keenam, melakukan sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan merah putih. Ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan merah putih.
(Red)
