ABC NEWS – Rencana pemerintah memberikan perguruan tinggi untuk bisa ikut mengelola konsesi tambang dinilai tidak sejalan dengan semangat perguruan tinggi.
Hal itu ditegaskan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod dalam pernyataan yang disampaikan dalam video yang diunggah di akun Youtube UMJ, Sabtu (8/2).
Kata dia, “Biarlah itu dilakukan oleh ahli-ahlinya di bidang pertambangan yang selama ini sudah bergerak di pertambangan.”
Ma’mun juga bilang, “Naif, pengelola tambang itu bukan persoalan yang kecil. Dibutuhkan sumber daya yang luar biasa banyak dan kampus saya kira tidak akan punya kemampuan itu.”
Penegasan dia, selama ini perguruan tinggi menyiapkan sumber daya terdidik untuk pengelolaan tambang. Namun, lanjut dia, terlalu berisiko bagi perguruan tinggi untuk turut mengelola tambang.
Tegas Ma’mun, “Pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi akan mematikan nalar kritis perguruan tinggi.”
Menurut dia, sangat naif bila perguruan tinggi mendapatkan konsensi tambang tapi kemudian menjual-belikan hasil tambang ke pengelola tambang.
“Maka saya sekali lagi sebagai Rektor-Rektor Muhammadiyah Jakarta termasuk yang tidak bersepakat kalau kampus diberi hak untuk pengelolaan tambang,” tegas dia.
Pelu diketahui, Revisi Undang Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) memunculkan gagasan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi.
Ma’mun menerangkan, cukup organisasi-organisasi masyarakat besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta organisasi-organisasi masyarakat lain yang mendapat konsesi tambang.
(Red)
